Golkar Singgung Posisi PDIP sebagai Penyeimbang di Luar Pemerintahan
KataRedaksi.com - Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji menanggapi posisi politik PDIP yang disebut berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Sarmuji, sikap politik PDIP yang disebut sebagai penyeimbang tetap menjadi pilihan partai tersebut. Ia mengatakan publik dapat menilai sendiri bagaimana posisi itu dijalankan.
"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).
Sarmuji menyebut PDIP hingga saat ini tidak bergabung dalam pemerintahan. Namun, ia mempertanyakan praktik dari peran penyeimbang yang selama ini diklaim oleh PDIP.
"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktek penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujarnya.
"Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja," imbuh dia.
PKB Minta PDIP Bersikap Tegas
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid meminta PDIP memperjelas sikap politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jazilul menilai posisi yang tidak tegas dapat menimbulkan kesan membingungkan. Ia menyampaikan hal itu saat berada di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).
"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).
Pernyataan Jazilul itu disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai dugaan keikutsertaan Andi Widjajanto dalam aksi demonstrasi beberapa hari sebelumnya.
PDIP Tegaskan Berada di Luar Pemerintah
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira kemudian merespons pernyataan Jazilul. Ia menegaskan bahwa posisi PDIP telah ditetapkan sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan.
"Partai penyeimbang di luar pemerintahan," kata Andreas kepada wartawan, Jumat (19/6).
"Itu keputusan kongres partai," sambungnya.
